DASAR DAN KONSITUSI NEGARA

NO	URAIAN	UUD 1945	KRIS	UUDS’50	UUD NKRI
1	Jumlah pasal	37 Pasal	197 PASAL	146 pasal.	37 pasal
2	Bentuk negara	negara Kesatuan	negara serikat	negara kesatuan	Negara Kesatuan
3	Sistem pemerintahan	Sistem pemerintahan presidensial	sistem pemerintahan  parlementer.	sistem pemerintahan parlementer.	Sistem pemerintahan presidensial
4	Alat Perlengkapan negara	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) b. Presiden c. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA) d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) f. Mahkamah Agung (MA)	1)     Presiden 2)      Menteri 3)      Senat 4)     Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 5)     Mahkamah Agung (MA) 6)     Dewan Pengawas Keuangan (DPK) Sementara wilayah RIS adalah wilayah yang meliputi:	a.       Presiden dan wakil presiden b.      Menteri-menteri c.       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) d.      Mahkamah Agung (MA) e.       Dewan Pengawas Keuangan (DPK)	Presiden b. Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Dewan Perwakilan Rakyat d. Dewan Perwakilan Daerah e. Badan Pemeriksa Keuangan f. Mahkamah Agung g. Mahkamah Konstitusi h. Komisi Yudisial
5	Pemilu yang pernah dilaksanakan	Pemilu sebanyak 10 kali ( 1955, 1971 ,1977, 1982, 1987 , 1992 , 1997 , 1999 ,2004 dan 2009 )	Tahun  1995	Pemilu pada saat itu berlangsung dua tahap. Tahap pertama berlangsung tanggal 21 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.	2004 dan 2009
6	Penyimpangan –penyimpangan yang pernah terjadi	Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca: eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi ”Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945.	a.       NKRI berubah menjadi RIS perubahan tersebut didasarkan Konstitusi RIS b.      Kekuasaan Legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakanDPR dan Senat pada tanggal 11 november 1945 kemudian disetujui oleh presiden	a.Presiden Mengangkat Ketua dan wakil ketua MPR / DPR dan MA serta wakil ketua DPA Menjadi Menteri Negara b.MPRS menetapkan soekarno menjadi presiden seumur hidup c. Pemberontakan PKI Melalui gerakan G30SPKI	·         MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/ 1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 ·         MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR). Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD 1945.

Share it Please

Tweet

Unknown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.